Naik KRL Wajib Bawa Surat Tugas Kerja

Pemerintah Jabodetabek merancang regulasi penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II, untuk mengatur pergerakan masyarakat menggunakan transportasi umum seperti KRL, guna mencegah penyebaran Covid-19 atau virus corona.

Keputusan itu berdasarkan kesepakatan lima kepala daerah di Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek). Setidaknya, ada dua regulasi yang dirancang.

Menurut Wali Kota Bogor Bima Arya, pada regulasi pertama, kepala daerah Jabodetabek akan mengatur lebih ketat pergerakan masyarakat menggunakan transportasi umum. Di antaranya, harus dilengkapi surat tugas dari perusahaan maupun instansi masing-masing, termasuk untuk penggunaan KRL Jabodetabek.

“Hanya yang dikecualikan di PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang di 8 sektor strategis yang boleh. Nanti dibuktikan ada suratnya. Tidak punya surat itu, tidak boleh dan bisa dikenakan sanksi. Kalau mau naik kereta boleh, tapi dipastikan punya surat itu. Nanti kita akan turunkan, kita akan merapikan segera. Itu yang rutin,” ujarnya usai mengikuti rapat koordinasi dengan kepala daerah Jabodetabek melalui video conference, Jumat 8 Mei 2020.

Namun, lanjut dia “selama penerapan PSBB, masih banyak masyarakat di luar delapan sektor yang dikecualikan tetap melakukan aktivitas di luar rumah. Maka itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, akan membuat regulasi terkait pengetatan selama PSBB.” kata Bima

Regulasi kedua berkaitan pengetatan pergerakan masyarakat dalam rangka mudik Lebaran. Adanya pengawasan lebih ketat untuk memastikan tidak ada lagi masyarakat yang mudik keluar dan masuk.

“Karena berdasarkan kajian epidemiologis. Kalau mudik dibiarkan, tidak ada intervensi, itu lonjakan kasus positifnya (Covid-19) akan sangat tinggi sekali,” tuturnya.

Sebagai payung hukum, di Jakarta dibuat Peraturan Gubernur (Pergub), di daerah lain dibuat Peraturan Wali Kota atau Peraturan Bupati (Perwali/Perbup).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan konsisten bersama kepala daerah penyangga untuk menuntaskan permasalahan Covid-19. Pada intinya, di Jakarta akan mewajibkan orang-orang yang berangkat ke Jakarta harus masyarakat yang bekerja di sektor yang diizinkan beroperasi selama pandemi Covid-19, antara lain sektor kesehatan, pangan, logistik, keuangan dan perbankan, energi, dan komunikasi.

“Dan itu bukan hanya surat dari tempat dia kerja, karena perlu verifikasi, tapi juga izin dari pemerintah. Pemprov DKI akan mewajibkan mereka mendaftar membuktikan bahwa mereka benar di sektor itu,” ucap Anies. 

Leave a Reply

error: Content is protected !!
Share via
Copy link
Powered by Social Snap